BENGKULU, – Aksi demonstrasi secara serentak digelar seluruh elemen mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Bengkulu.
Mahasiswa dari berbagai kampus di Bengkulu mengepung kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin 11 April 2022. Aksi ini berjalan aman, lancar dan kondusif.
Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus dengan menamakan diri Aliansi Mahasiswa Bengkulu menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu.
Massa mahasiswa mulai berdatangan di kantor DPRD Provinsi Bengkulu sekitar pukul 13.15 WIB.
Sembari konvoi dengan mengiringi mobil yang dilengkapi dengan pengeras suara, massa Aliansi Mahasiswa meneriakkan orasi serta membentangkan spanduk – spanduk untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Berikut daftar tuntutan massa Aliansi Mahasiswa:
- Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode.
- Menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Mendesak pemerintah untuk menciptakan kestabilan harga bahan-bahan pokok.
“Hidup Mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kita bergerak untuk kepentingan masyarakat dan berjuang demi kemaslahatan masyarakat,” teriak mahasiswa dari dalam barisan.
Sementara disekitar kantor DPRD Provinsi Bengkulu aparat kepolisian sudah bersiaga menjaga dan memastikan aksi berjalan damai dan kondusif. Tampak juga mobil Water Cannon yang telah dipersiapkan di lokasi.
Setelah beberapa saat melakukan orasi, perwakilan massa Aliansi Mahasiswa diberikan kesempatan bertemu dengan anggota DPRD Provinsi Bengkulu oleh personel kepolisian yang melakukan pengamanan. Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor DPRD Provinsi Bengkulu .
Dalam pertemuan, perwakilan massa meminta untuk anggota DPRD Provinsi Bengkulu menemui massa yang sedang melakukan unjuk rasa.
Setelah beberapa waktu, sejumlah anggota DPRD keluar menemui massa. Tampak unsur pimpinan, hadir dalam kesempatan tersebut.
Massa dan unsur pimpinan melakukan negosiasi terkait tuntunan mereka. Namun tidak menemukan kesepakatan. Ini karena anggota dewan yang menemui massa tidak memenuhi jumlah yang diminta massa yakni minimal setengah + 1 anggota.
Setelah menunggu, akhirnya anggota DPRD Provinsi Bengkulu kembali lagi menemui massa dengan jumlah anggota dewan sebanyak 26 orang sesuai dengan permintaan para pendemo, setengah + 1 anggota.
.Dialog dan mediasi dilanjutkan
Dalam dialog dan mediasi akhirnya ditemkan kesepakatan. Yakni dewan sepakat tanda tangani Lima pernyataan sikap serta tuntutan yang disampaikan pendemo.
“Kita ikut memperjuangkan aspirasi dari adik-adik supaya kita serukan ke pusat, karena semua kebijakan ada di pusat. DPRD menampung apa yang menjadi tuntutan dan kita juga telah ikut menandatangani pernyataan sikap,” sampai Waka II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto.
Berikut lima pernyataan sikap yang ditandatangani bersama antara DPRD Provinsi Bengkulu dan massa:
- Menuntut Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mencabut SK Gubernur No. 32a/BPKB/2020 yang berimplikasi pada kenaikan PBBKB menjadi 10 % dan menuntut Pemprov Bengkulu untuk menurunkan PBBKB menjadi 5%.
- DPRD Provinsi Bengkulu mendesak Polda Bengkulu untuk menindak tegas pihak-pihak yang menimbun BBM bersubsidi.
- DPRD Provinsi Bengkulu mendesak Pemerintah Pusat untuk menstabilkan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaannya
- DPRD Provinsi Bengkulu mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyelesaikan konflik agraria.
- DPRD Provinsi Bengkulu mendesak Presiden Jokowi agar menyatakan sikap menolak wacana penundaan Pemilu 2024 atau penambahan masa jabatan 3 periode.
Sementara itu, Koordinator Aksi, M. Alriansyah mengatakan, tuntutan pihaknya telah berhasil disampaikan kepada DPRD Provinsi Bengkulu sebagai perwakilan rakyat Bengkulu ke pusat. Nantinya kami akan terus mengawal kesepakatan keduanya sampai terealisasi.
“Sudah ditangani dan disepakati oleh anggota dewan yang hadir beserta unsur pimpinan. Nanti akan tetap kita kawal bersama,” jelasnya. (**/red)
