Bupati Tanah Datar Ingin Contoh Program GPY Pemkot Bengkulu

SUMATERA BARAT – Walikota Bengkulu Helmi Hasan kembali mengikat MoU atau kerjasama dengan pemerintah tetangga, kali ini dengan Bupati Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Eka Putra. Tujuannya untuk berkolaborasi dan sinergi dalam hal program-program.

Helmi disambut langsung oleh bupati sidampingi Asisten I Suherman, staf ahli Nusirwan, Kadis Diknas Riswandi, Kadis KOP Perindag Darfizal, dan Kadis Dukcapil. Helmi dan Eka sama-sama menyampaikan program-program unggulan di daerahnya masing-masing.

Banyak program religius yang ada di Kota Bengkulu yang menginspirasi Bupati Tanah Datar untuk dicontoh. Salah satunya program Gerakan Peduli Yatim (GPY) dimana seluruh anak yatim di Kota Bengkulu diangkat anak oleh seluruh pejabat termasuk walikota dan wakil walikota sendiri juga mengangkat anak yatim.

“Alhamdulullah kami bangga dikunjungi walikota yang religius dari Kota Bengkulu. Tentu bisa memberi semangat dan motivasi dan inspirasi kepada kami baik saya pribadi maupun seluruh perangkat OPD di Tanah Datar. Tadi kami juga sudah cerita bagaimana keadaan kami di sini. Banyak yang akan kami contoh dari program-program walikota Bengkulu,” ujar Eka.

Dengan pertemuan, kata Eka harapannya ke depan bisa ditindaklanjuti dengan bekerjasama saling berbagi ilmu, berbagi program, dan saling mengisi khususnya di bidang madani dan religius.

“Dengan banyak kesamaan-kesamaan ini kerjasama akan berjalan baik ke depannya, dapat ridho dari Allkah dan sama-sama kita mensejahterakan masyarakat kita,” kata Eka.

Helmi juga banyak belajar dari program-program yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Termasuk cara mengatasi inflasi.

“Senang sekali saya berada di Kabupaten Tanah Datar ini dan menjadi sebuah kemuliaan tersendiri disambut langsung oleh pak bupati. Beruntung masyarakat Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh pak bupati yang levelnya sebenarnya sudah level nasional. Saya juga banyak mendengar dan belajar dari pak bupati bagaimana kemudian bisa menangani inflasi bahkan terbaik nomor 1 sehingga pemerintah pusat memberi penghargaan Rp 5 miliar,” ujar Helmi.

Tujuan MoU ini, sambung Helmi untuk berkolaborasi dab beresinergi. “Tidak lagi zamannya saling bersaing dan berkompetisi tapi sekarang berkolaborasi dan bersinergi sehingga apapun keunggulan dan kebaikan-kebaikan di Tanah Datar ini, maka pemkot Bengkulu sangat senang untuk belajar,” demikian Helmi. (ADV)

Terbaru

Rugikan Negara Hinga Miliaran, 3 ASN Sektariat DPRD Seluma Di Tetapkan TSK

SELUMA - Kejaksaan Negeri (Kejari Seluma) menetapkan tiga (3) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sektariat DPRD Kabupaten Seluma sebagai tersangka (TSK) dugaan tindak pidana korupsi belanja operasional Sektariat DPRD Kabupaten Seluma tahun 2021,...

9 M, APH Awasi Pengelolaan Anggaran Bawaslu

SELUMA - Aparat Penegak Hukum (APH) memastikan, akan mengawal pengelolaan Hibah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seluma ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Seluma Rp 3,4 miliar. Total...

Soal Anggaran Ngotot, Baliho Bertebaran Bawaslu Seluma Baru Akan Berikan Himbauan?

SELUMA - Kian pedas komentar yang di lontarkan Ketua LSM Garda Raflesia Bengkulu yang juga merupakan toko Pemuda Kabupaten Seluma Septo Adinara, hal ini dirinya lontarkan bukan tanpa alasan sebab seperti di ketahui saat...

Related Articles

9 M, APH Awasi Pengelolaan Anggaran Bawaslu

SELUMA - Aparat Penegak Hukum (APH) memastikan, akan mengawal pengelolaan Hibah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seluma ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Seluma Rp 3,4 miliar. Total...

Soal Anggaran Ngotot, Baliho Bertebaran Bawaslu Seluma Baru Akan Berikan Himbauan?

SELUMA - Kian pedas komentar yang di lontarkan Ketua LSM Garda Raflesia Bengkulu yang juga merupakan toko Pemuda Kabupaten Seluma Septo Adinara, hal ini dirinya lontarkan bukan tanpa alasan sebab seperti di ketahui saat...

Baliho Bertebaran Sebelum Tahapan Kampanye, dimana Bawaslu?

SELUMA - mulai menjamurnya pemasangan baliho calon legislatif saat ini tentu menyalahi aturan, mengingat tahapan kampanye Pemilu 2024 belum dimulai. Selain menyalahi aturan pemasangan baliho ini juga di nilai sangat menganggu keindahan kota. Padahal jelas...