DPRD Provinsi Bengkulu Sepakat Tunda Pengesahan Raperda RTRW

BENGKULU – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 ditunda untuk disahkan oleh Dewan Provinsi Bengkulu, Jumat (30/4).

Hal itu diketahui saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu yang beragendakan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Raperda RTRW serta dilanjutkan Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Keputusan Bersama, namun akhirnya urung dilaksanakan.

Penundaan untuk pengesahan Raperda tersebut menurut fraksi-fraksi karena Raperda itu masih banyak kekurangannya dan masih perlu dibahas lebih mendalam lagi oleh Panitia Khusus.

Selain itu, fraksi menyoroti soal usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang saat ini masih menunggu hasil keputusan dari Keadvmenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenlhk).

“Ditunda karena masih menunggu hasil evaluasi dari Kemenlhk tentang perubahan peruntukan kawasan hutan. Pada prinsipnya kami sepakat untuk menunda pengesahan Raperda RTRW 2012-2032,” sebut Ketua Fraksi PNI Usin Abdisyah Sembiring, di Ruang Rapat Paripurna.

Menanggapi hal itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut mengatakan untuk menerima apapun keputusan dari DPRD Provinsi Bengkulu selagi hal itu dipandang berguna dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Provinsi Bengkulu kedepannya.

“Memang ada penundaan pengesahan dari DPRD, ya kita ikuti saja dulu. Karena memang pembahasannya perlu lebih intensif lagi,” kata Gubernur Rohidin, usai mengikuti Rapat Paripurna.

Diakuinya, pembahasan RTRW ini memang sudah lama sejak beberapa tahun lalu, sehingga Panitia Khusus perlu membahas lebih mendalam lagi dari segi regulasi maupun dari segi pemanfaatan ruang.

Namun di sisi lainnya, jelas Gubernur, perubahan status peruntukan kawasan hutan itu tidaklah mempengaruhi Tata Ruang Wilayah hanya mengakomodir nomenklatur saja.

“Usulan perubahan status kawasan itu bisa kapan saja sesuai kebutuhan daerah dan tidak merubah Tata Ruang Wilayah. Namun DPRD lebih fokus ke arah itu, ya kita ikuti saja,” ujarnya. (ADV)

Terbaru

Warga Seluma Ditemukan Meninggal Dunia, Polisi Pastikan Tidak Ada Unsur Kekerasan

SELUMA - Warga Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan Muhammad (52) ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di dalam rumahnya, Rabu, 26 Januari 2022. Jenazah Muhammad pertama kali ditemukan oleh Dullah yang tak lain adalah tetangganya...

Makmurkan Masjid, Erwin Kirim 12 Dai ke 4 Kecamatan

SELUMA - Bupati Seluma Erwin Octavian melepas 12 dai dari Dewan Dakwah Islamiah Provinsi Bengkulu menuju desa-desa di Kecamatan Seluma Utara, Ilir Talo, Semidang Alas, dan Semidang Alas Maras, Rabu, 26 Januari 2022. Hal ini...

Pilkades Serentak 9 Juni, Calon Kades Wajib Vaksin Dua

SELUMA - Pemkab Seluma menetapkan Pilkades Serentak di 37 desa se-Kabupaten Seluma diselenggarakan pada 9 Juni 2022 mendatang. Tak hanya itu, juga diputuskan bahwa calon kades wajib sudah vaksin dosis kedua, sementara pemilih minimal...

Related Articles

Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup, Komisi III Sambangi PT SBS dan CMBS

BENGKULU - Dua perusahaan yang beroperasi di wilayah bagian selatan Provinsi Bengkulu, yakni PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) dan PT Cipta Mas Bumi Selaras (CMBS) menjadi sasaran Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu. Sebagai tindak lanjut...

Raperda Narkotika, DPRD Gelar Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi

BENGKULU - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memberikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu atas Raperda tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Serta Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Narkotika, di Ruang Rapat Paripurna DPRD...

Gelombang Tinggi Picu Abrasi

BENGKULU - Diungkapkan Kepala Seksi Program Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Yumi lestari bahwa penyebab abrasi yang terjadi karena gelombang atau arus laut yang tinggi. Ombak di Bengkulu memang karakteristik dari...