Komunisme itu “Hantu” dan PKI itu “Kutukan” Sejarah?

Oleh: Elfahmi Lubis*

G 30 S/PKI merupakan tragedi kemanusiaan berkelindan dengan ambisi politik, yang paling memilukan dan mengenaskan sepanjang sejarah bangsa ini. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 oleh kelompok politik bernama Partai Komunis Indonesia (PKI) berkomplot dengan faksi militer yang pro komunis, telah menyebabkan 6 jenderal terbaik AD, 2 perwira menengah, dan 1 perwira pertama terbunuh secara keji. Di antara jenderal tersebut sebelum dibunuh, disiksa secara sadis selanjutnya dikubur dalam sumur berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter yang dikenal dengan Lubang Buaya.

Silahkan publik termasuk negara sekalipun punya versi lain atas peristiwa tersebut, namun fakta sejarah tidak terbantahkan bahwa tragedi G 30 S/PKI telah merenggut nyawa para jenderal, yang dilakukan secara biadab. Sebesar apapun upaya untuk mengaburkan sejarah kelam ini, maka semakin besar juga gerakan yang menolaknya. Tragedi G 30 S/PKI juga telah menyebabkan luka sejarah yang sampai hari ini belum mampu disembuhkan. Berbagai upaya telah dilakukan, baik inisiasi yang dilakukan negara maupun berbagai kelompok di masyarakat. Misalnya, melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR), yang juga dijadikan model penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu lainnya. Namun ketika masuk pada poin sensitif soal kewajiban negara meminta maaf kepada korban tragedi G 30 S/PKI, maka pada titik ini pula persoalan menjadi rumit kembali. Ada kekuatan dan pressure (tekanan) yang maha dahsyat dari publik, yang tidak rela dan menolak jika negara meminta maaf. Akibatnya, seluruh upaya rekonsiliasi yang dilakukan menjadi buyar dan kembali ke titik nol kembali. Walaupun sebenarnya dari keluarga korban G 30 S/PKI sudah ikhlas untuk melupakan peristiwa tragis ini serta tidak mau berlarut-larut dalam dendam sejarah, lalu berusaha untuk menatap ke masa depan dengan melupakan masa lalu. Namun persoalannya, isu PKI ini bukan hanya masalah antara keluarga para jenderal yang terbunuh dengan pelaku, tetapi sudah melibatkan emosi publik secara luas. Terutama umat Islam yang dalam konteks historis peristiwa G 30 S/PKI adalah yang paling “teraniaya” dan menjadi korban “terbesar” dari PKI.

Terlepas dari banyaknya korban dari peristiwa yang didalangi PKI dari tahun 1948 sampai puncaknya tahun 1965, kita juga tidak boleh menampikkan bahwa pasca peristiwa G 30 S/PKI telah terjadi tragedi kemanusiaan yang diduga menewaskan hampir 1 juta orang. Rezim orde baru sepertinya mendapat “legitimasi” dan “mandat” politik untuk melakukan pembersihan terhadap siapa saja yang dituding pengikut, keluarga, antek, dan simpatisan yang berafiliasi ke PKI. Akibatnya, diduga jutaan orang terbunuh, ditangkap, diasingkan, dan mengalami kerja paksa secara keji tanpa proses peradilan dan tanpa ruang untuk melakukan pembelaan diri. Tidak itu saja rezim orde baru, melalui berbagai kebijakan dan instrumen kekuasaan terus melakukan tindakan diskriminatif dan pelanggaran HAM terhadap keluarga dan orang yang dituduh berafiliasi dengan PKI. Melalui kebijakan “Litsus” dan “Bersih Diri” berapa banyak orang yang harus menderita karena dituduh dengan tuduhan yang tidak mereka lakukan, tetapi “dicap” dengan stigma PKI.

Terhadap kejadian ini, kita juga harus jujur dan obyektif bahwa mereka yang selama ini dituduh dan dikait-kaitkan dengan PKI juga menjadi korban terbesar dari tragedi sejarah kelam bangsa ini, serta bukan hanya keluarga jenderal yang tewas dalam peristiwa G 30 S/PKI pada tahun 1965. Di sinilah mungkin bangsa ini dan semua pihak harus “berdamai” dengan tragedi memilukan ini, dan saling memaafkan dan melupakan apa yang sudah terjadi sehingga tidak ada lagi dendam sejarah sesama anak bangsa. Mari kita menatap ke masa depan dengan tanpa bermaksud untuk melupakan apa yg sudah pernah terjadi. Berlarut dalam konflik dan dendam sejarah, selain kontraproduktif juga membuat polarisasi yang semakin tajam antar anak bangsa.

Kepada semua pihak mari sudahi “mempolitisasi” isu PKI untuk tujuan politik dan kepentingan kelompoknya. Mempolitisasi isu sensitif ini, selain akan menimbulkan kegaduhan juga berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Bangsa ini sudah harus keluar dari perdebatan yang kontraproduktif kalau ingin maju dan mengejar ketertinggalan. Negara lain sudah berpikir bagaimana membangun peradaban baru umat manusia di planet mars sana, kita masih ribut persoalan PKI. Kalau pun benar ada sebagian orang yang masih gandrung dengan romantisme dengan pemikiran ideologi komunisme, tidak perlu ditakutkan secara berlebihan alias fobia. Toh ideologi ini sendiri sudah bangkrut dan cita-citanya melawan takdir sejarah dan zaman. Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur dan sebagian Amerika Latin sebagai “mbah” nya ideologi komunisme sudah bubar dan tidak laku lagi. Kok, kita masih meributkan soal komunisme yang mirip “hantu” yang tidak jelas wujudnya dan PKI yang merupakan “kutukan” sejarah bangsa ini. Kalau pun Cina masih dianggap sebagai representasi komunisme, toh sejauh ini sebagai ideologi simbolik saja. Dalam praktiknya Cina sendiri menganut kapitalisme dan liberalisasi ekonomi yang bertentangan dengan tesis komunisme.

Menariknya, isu PKI ini selalu muncul dalam setiap ada momentum politik seperti menjelang Pemilu dan Pilpres. Sepertinya, isu ini sengaja dilemparkan ke publik oleh kelompok tertentu dengan tujuan politis. Toh secara konstitusional dan hukum, apa yang perlu ditakutkan. Sampai hari ini TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, masih berlaku dan menjadi dasar hukum yang sah dan tak ada lembaga yang bisa mencabutnya. Harus diingat bahwa MPR yang ada sekarang tak punya wewenang mencabut Tap MPR yang dibuat tahun 2003 dan sebelumnya.

Untuk itu saya berpendapat isu PKI itu hanya “jualan” politik belaka dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Silahkan saja kita mengingatkan bahwa ada tragedi kemanusiaan tragis yang pernah ada dalam lembaran sejarah bangsa ini, namun bukan untuk diratapi dan dijadikan dasar untuk terus memupuk dendam sejarah. Bangsa ini harus segera bangkit dan menatap ke masa depan. Semoga bangsa Indonesia selalu diberikan hidayah dan kekuatan untuk bangkit menjadi bangsa yang maju dan rakyatnya sejahtera.

*Penulis adalah Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Terbaru

Bebutok Bekuah, Makanan Khas Seluma yang Kembali Digaungkan

SELUMA - Dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Seluma ke-19, TP PKK Seluma menggelar Lomba Masak Bebutok Bekuah Alap dan Lomba Nampi Beras di halaman Gedung Daerah Serasan Seijoan, Kamis, 19 Mei 2022. Bebutok Bekuah merupakan...

Erwin Komitmen Majukan Pasar Sembayat

SELUMA - Bupati Seluma Erwin Octavian berkomitmen memajukan Pasar Sembayat di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur. Penegasan ini disampaikannya saat memimpin Apel Akbar Pemkab Seluma bersama Forkompimda Seluma di Pasar Sembayat, Rabu, 18 Mei...

Safari Ramadan Ketua DPRD Seluma, Serap Aspirasi dan Salurkan Bantuan

SELUMA - Ketua DPRD Seluma Nofi Eriyan Andesca kembali melaksanakan Safari Ramadan yang kali ini digelar di Masjid Talbiah Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan, Selasa, 26 April 2022. Disampaikan Nofi bahwa inti dari kegiatan...

Related Articles

Varian Model Penyelesaian Sengketa Pilkada Dalam Kerangka Regulatif

Oleh: Elfahmi Lubis* Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Implementasi kedaulatan rakyat dalam bingkai negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) secara reguler...

Gugat Class Action Pemerintah, Lalai Atasi Banjir?

Oleh: Elfahmi Lubis* Dalam beberapa hari ini Kota Bengkulu dikepung oleh banjir. Di beberapa kawasan, banjir telah menenggelamkan pemukiman penduduk dan akses jalan mengalami kelumpuhan. Ditaksir kerugian yang dialami warga ratusan juta rupiah. Mulai dari...

Ijazah yang Ditahan dan Janji SPP Gratis Gubernur Rohidin

Oleh: Agustam Rachman* Sudah 2 (dua) minggu ini publik heboh, sedikitnya 30 ijazah siswa setingkat SMU/SMK di Propinsi Bengkulu yang ditahan oleh pihak sekolah (dilansir dari Bencoolentimes.com, 23/8/2021). Konyolnya pihak sekolah beralasan bahwa siswa tersebut...