Kuatnya Tradisi Mataram dalam Politik Kita

Oleh: Elfahmi Lubis

Penjilat, Relasi Kuasa dan Hamba

Pilkada 2020 dan mungkin juga Pilpres 2024 yang akan datang, telah menimbulkan gimmick politik tentang menguatnya tradisi Mataram dalam politik Indonesia. Walaupun tesis ini mudah sekali dibantah dengan argumentasi normatif dan politik, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih yang dijamin dalam konstitusi. Argumentasi lain bahwa jabatan politik tersebut diperoleh bukan karena penunjukan sepihak, tapi lewat sebuah kontestasi politik melalui mekanisme Pilkada.

Namun dalam konteks ini saya tidak melihatnya dari perspektif tersebut, tapi hanya ingin menguliti secara kritis bagaimana praktik oligarki politik dan tradisi politik “kaula” yang feodalistik masih sangat kuat dalam budaya politik (politic culture) Indonesia saat ini. Di mana seharusnya budaya politik tersebut sudah kita kubur dalam-dalam ketika kita telah sepakat memilih demokrasi modern dalam sistem politik kita.

Kuatnya tradisi politik gaya Mataram, secara budaya bisa dipahami karena mendapat legitimasi argumen, bahwa memang Indonesia secara historis berembrio dari tradisi pemerintahan kerajaan yang berbalut klenik dan mistis. Sebut saja Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Mataram, Pasai, Borneo, Ternate, Tidore, dan lain-lain.

Menguatnya tradisi Mataram tidak saja dalam perilaku politik, tapi juga menguat dalam bentuk perilaku yang diwujudkan relasi “raja dan hamba”. Bukan fenomena asing, relasi atasan dan bawahan di dalam birokrasi kita diwarnai perilaku “menjilat” alias “setor muka” dan manajemen ABS (asal bapak senang).

Relasi kuasa seperti ini tidak saja merupakan “pembusukan” tapi juga berimbas pada iklim kerja yang kaku, nir kreativitas, nir prakarsa, nir inisiatif, dan pada stadium lanjut akan menjerumuskan sang “kuasa” ke jurang kebinasaan.

Ada quote yang terkenal “Seberapa kuat anda mempertahankan kekuasaan, ada satu hal yang tidak akan anda mampu lawan, yaitu WAKTU”. Selamat menikmati liburan akhir pekan yang panjang, jangan lupa bahagia dan saling mengasihi.

*Penulis adalah Dewan Pakar JMSI Provinsi Bengkulu

Terbaru

Warga Seluma Ditemukan Meninggal Dunia, Polisi Pastikan Tidak Ada Unsur Kekerasan

SELUMA - Warga Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan Muhammad (52) ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di dalam rumahnya, Rabu, 26 Januari 2022. Jenazah Muhammad pertama kali ditemukan oleh Dullah yang tak lain adalah tetangganya...

Makmurkan Masjid, Erwin Kirim 12 Dai ke 4 Kecamatan

SELUMA - Bupati Seluma Erwin Octavian melepas 12 dai dari Dewan Dakwah Islamiah Provinsi Bengkulu menuju desa-desa di Kecamatan Seluma Utara, Ilir Talo, Semidang Alas, dan Semidang Alas Maras, Rabu, 26 Januari 2022. Hal ini...

Pilkades Serentak 9 Juni, Calon Kades Wajib Vaksin Dua

SELUMA - Pemkab Seluma menetapkan Pilkades Serentak di 37 desa se-Kabupaten Seluma diselenggarakan pada 9 Juni 2022 mendatang. Tak hanya itu, juga diputuskan bahwa calon kades wajib sudah vaksin dosis kedua, sementara pemilih minimal...

Related Articles

Varian Model Penyelesaian Sengketa Pilkada Dalam Kerangka Regulatif

Oleh: Elfahmi Lubis* Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Implementasi kedaulatan rakyat dalam bingkai negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) secara reguler...

Gugat Class Action Pemerintah, Lalai Atasi Banjir?

Oleh: Elfahmi Lubis* Dalam beberapa hari ini Kota Bengkulu dikepung oleh banjir. Di beberapa kawasan, banjir telah menenggelamkan pemukiman penduduk dan akses jalan mengalami kelumpuhan. Ditaksir kerugian yang dialami warga ratusan juta rupiah. Mulai dari...

Komunisme itu “Hantu” dan PKI itu “Kutukan” Sejarah?

Oleh: Elfahmi Lubis* G 30 S/PKI merupakan tragedi kemanusiaan berkelindan dengan ambisi politik, yang paling memilukan dan mengenaskan sepanjang sejarah bangsa ini. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 oleh kelompok politik bernama Partai Komunis Indonesia...