INDONESIA – Sebagai upaya memperjuangkan masjid atau musala agar mendapat bantuan, Ketua DPRD Seluma Nofi Eriyan Andesca bersama Waka I DPRD Seluma Sugeng Zonrio, dan Waka II DPRD Seluma Ulil Umidi melakukan koordinasi ke Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Kamis, 7 April 2022.
Pimpinan DPRD Seluma tersebut ingin mengetahui seperti apa proses dan tata cara pengajuan bantuan untuk masjid atau musala.
“Kita koordinasi terkait proses pengajuan bantuan masjid, ini kita lakukan mengingat saat ini banyak masjid di Kabupaten Seluma yang perlu diperbaiki,” ungkap Sugeng Zonrio.
Kata Sugeng, dari hasil koordinasi tersebut, ternyata masjid manapun bisa melakukan pengajuan bantuan namun memang harus ada dokumen kelengkapan yang jelas.
“Syaratnya ada sertifikat atas nama masjid, rekening bank atas nama masjid. Karena bantuan itu langsung masuk ke rekening masjid yang mengajukan proposal itu,” jelas Sugeng.
Untuk itu Sugeng mengimbau jika di Seluma ada masjid yang sudah mempunyai kelengkapan syarat yang disebutkan bisa langsung membuat proposal pengajuan.
“Kalau memang ada di Seluma masjidnya yang sudah mempunyai kelengkapan tadi, kami DPRD Seluma siap membantu, bisa langsung antar ke kami, selanjutnya kami yang akan meneruskan itu ke kementerian,” Ujar Sugeng.
Selanjutnya, jika proposal pengajuan sudah masuk akan ada tim survei yang akan turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran keberadaan masjid tersebut.
“Setelah proposal pengajuan masuk nanti ada tim survei yang bakal turun, bisa jadi dari kanwil provinsi atau kabupaten, dan jika syarat semua lengkap bantuannya langsung cair ke rekening masjid yang melakukan pengajuan,” akhir Sugeng.
Dikutip dari laman kemenag.go.id, syarat dan proses pengajuannya adalah masjid atau musala harus terdaftar pada Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag, memiliki rekening bank atas nama masjid atau musala.
Sedangkan prosedur untuk mendapatkan bantuan dana sebagai berikut:
1. Membuat dokumen permohonan bantuan yang ditujukan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atau Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
2. Rekomendasi SIMAS yang dikeluarkan kemenag setempat.
3. Fotokopi keputusan susunan kepengurusan.
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5. Fotokopi buku rekening atas nama masjid atau musala yang masih aktif.
6. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang bermaterai dan ditandatangani oleh ketua pengurus. (Bencool/Tomi/Adv)
