SELUMA – Bersama jajaran Forkopimda Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melaksanakan sidak di Kabupaten Seluma. Sidak diawali di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Seluma, Kamis (05/08).
Gubernur Rohidin menegaskan, sidak yang dilakukan untuk memastikan sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelaksanaan PPKM Mikro mulai dari tingkat desa/kelurahan.
“Seluma memang kondisinya masih relatif aman dibandingkan dengan 8 kabupaten lain dan kota Bengkulu, karena berada pada level 2. Namun tadi kita memastikan dengan Pak Bupati, PPKM Mikro tingkat desa/ kelurahan itu harus terbentuk, baik dari sisi posko maupun kelembagaannya,” jelas Gubernur Rohidin.
Selain itu Gubernur Bengkulu ke-10 ini, juga memastikan penganggaran operasional harus teralokasi dan direalisasikan secara baik, tepat dan sesuai target program.
“Jadi ini saya minta kepada pihak desa untuk memastikan betul alokasi anggaran dan realisasinya,” imbuh Rohidin.
Kemudian terkait dengan bantuan sosial, baik program nasional, maupun provinsi, kabupaten-kota sampai ke dana desa, Gubernur Bengkulu lulusan terbaik UGM ini, juga pastikan semua terealisasi dan tersalurkan tepat sasaran. Termasuk bantuan produktif UMKM yang diketahui telah dilakukan secara baik oleh Pemkab Seluma sejak beberapa bulan terakhir.
“Kita mengapresiasi kinerja Bupati, Wakil Bupati dan dinas teknis, di mana UMKM Seluma mendapatkan porsi paling besar terkait dengan bantuan produktif usaha kecil mikro. Ini penting sekali agar bagaimana perputaran ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik walaupun situasi pandemi,” pungkasnya.
Senada disampaikan Kapolda Bengkulu Irjen Pol Guntur Setyanto. Menurutnya, suksesnya PPKM Mikro dimulai dari tingkat desa/ kelurahan ini juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat menerapkan 5 M.
“Terkait ini saya sudah menekankan kepada jajaran Babinkamtibmas, jangan berhenti mengedukasi masyarakat untuk menerapkan 5 M itu. Namun 5 M itu kalau dipilih mana yang paling penting, yaitu pakai masker dan menjauhi kerumunan,” ujar Kapolda Bengkulu.
Sementara itu terkait pelaksanaan alokasi anggaran penanganan COVID-19, Kajati Bengkulu Agnes Triani menekankan prinsip transparansi dan akuntabel. Sehingga penggunaan anggaran penanganan COVID-19 tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
“Ini saya tekankan bagi perangkat desa/ kelurahan dan pihak terkait lainnya, penggunaan anggaran penanganan COVID-19 harus dilaksanakan secara baik dan memenuhi azas transparansi dan akuntabel,” ungkapnya. (ADV)
