Pansus RTRW Minta Izin Kawasan Hutan Dievaluasi

BENGKULU – Ditegaskan Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi dalam rapat dengar pendapat bersama mitra kerja, Senin, 25 Januari 2021, bahwa para pemegang izin pengelolaan kawasan hutan harus dievaluasi.

Pasalnya, lanjut Jonaidi, para pemegang izin kawasan hutan yang melakukan berbagai kegiatan produksi, memiliki kewajiban terhadap daerah. Apakah kewajiban tersebut sudah terpenuhi atau belum?

“Para pemegang izin yang selama ini berada di kawasan hutan dengan melakukan usaha produksi batu bara, perkebunan, dan lainnya ini menjadi fokus kita pansus. Kita evaluasi, termasuk pemegang perizinan terkait pembangkit listrik mikro hidro, PLTA, dan geotermal,” tegasnya.

Evaluasi dimaksud adalah evaluasi terhadap kewajiban-kewajiban pemegang izin ke daerah. Begitu juga luasan hutan dan pemegang IUP HHK harus dicek kembali.

“Itu sudah kita cek, ada juga tiga perusahaan besar yang diizinkan melakukan penebangan, ada juga penanaman kembali. Fungsi hutan harus disesuaikan dengan peruntukan,” tandas Jonaidi. (ADV)

Terbaru

Rugikan Negara Hinga Miliaran, 3 ASN Sektariat DPRD Seluma Di Tetapkan TSK

SELUMA - Kejaksaan Negeri (Kejari Seluma) menetapkan tiga (3) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sektariat DPRD Kabupaten Seluma sebagai tersangka (TSK) dugaan tindak pidana korupsi belanja operasional Sektariat DPRD Kabupaten Seluma tahun 2021,...

9 M, APH Awasi Pengelolaan Anggaran Bawaslu

SELUMA - Aparat Penegak Hukum (APH) memastikan, akan mengawal pengelolaan Hibah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seluma ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Seluma Rp 3,4 miliar. Total...

Soal Anggaran Ngotot, Baliho Bertebaran Bawaslu Seluma Baru Akan Berikan Himbauan?

SELUMA - Kian pedas komentar yang di lontarkan Ketua LSM Garda Raflesia Bengkulu yang juga merupakan toko Pemuda Kabupaten Seluma Septo Adinara, hal ini dirinya lontarkan bukan tanpa alasan sebab seperti di ketahui saat...

Related Articles

9 M, APH Awasi Pengelolaan Anggaran Bawaslu

SELUMA - Aparat Penegak Hukum (APH) memastikan, akan mengawal pengelolaan Hibah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seluma ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Seluma Rp 3,4 miliar. Total...

Soal Anggaran Ngotot, Baliho Bertebaran Bawaslu Seluma Baru Akan Berikan Himbauan?

SELUMA - Kian pedas komentar yang di lontarkan Ketua LSM Garda Raflesia Bengkulu yang juga merupakan toko Pemuda Kabupaten Seluma Septo Adinara, hal ini dirinya lontarkan bukan tanpa alasan sebab seperti di ketahui saat...

Baliho Bertebaran Sebelum Tahapan Kampanye, dimana Bawaslu?

SELUMA - mulai menjamurnya pemasangan baliho calon legislatif saat ini tentu menyalahi aturan, mengingat tahapan kampanye Pemilu 2024 belum dimulai. Selain menyalahi aturan pemasangan baliho ini juga di nilai sangat menganggu keindahan kota. Padahal jelas...