Rekomendasi DPRD ke Pemkot, Tutup Indomaret

BENGKULU – Setelah menggelar lima kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan satu kali sidak ke PT Indomarco Prismatama Bengkulu terkait izin operasional Indomaret, Senin, 8 Maret 2021, DPRD Kota Bengkulu bersepakat merekomendasikan penutupan seluruh gerai Indomaret yang tidak memiliki izin operasional ke Pemkot Bengkulu.

RDP Gabungan Komisi kali ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil sidak beberapa waktu lalu. Dewan satu suara berkesimpulan 72 gerai Indomaret reguler dan 10 gerai franchise melanggar regulasi. Dalam RDP ini juga terungkap Disperindag Kota Bengkulu sampai saat ini belum pernah mengeluarkan rekomendasi perizinan Indomaret.

“Kami belum pernah mengeluarkan rekomendasi perizinan Indomaret karena setelah kami teliti banyak yang belum memenuhi syarat. Kami pun sudah memberikan tenggang waktu kepada PT Indomarco untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan,” kata Kadisperindag Kota Bengkulu Dewi Dharma.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Toni Harisman mengaku pada tahun 2018 lalu Wali Kota Bengkulu telah mengeluarkan Surat Edaran Penghentian Pendirian Indomaret dengan maksud untuk melindungi pelaku usaha mikro dan kecil.

“Betul ada SE Wali Kota yang meminta penghentian pendirian Indomaret untuk melindungi eksistensi pelaku usaha kecil (warung),” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Marliadi menegaskan, siapa pun tidak boleh bermain-main dengan regulasi perizinan. Jika ada pihak yang berani bermain dalam perizinan toko modern dan retail ini, dewan akan meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan.

“Jelas Indomaret tidak berizin. Jika ada yang berani main dengan urusan izin ini, saya akan minta APH masuk ke sana,” tegasnya.

Sedangkan Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu Alamsyah menilai kasus Indomaret menjadi bukti ketidakseriusan penyelenggara pemerintahan untuk menegakkan regulasi yang ada. Hal ini pun menjadi celah bagi Manajemen PT Indomarco untuk bersikap acuh dalam mengurus perizinan.

Alamsyah pun sepakat harus ada efek kejut bagi siapapun yang melanggar aturan.

“Harus ada tindakan tegas berupa sanksi kalau kita bicara soal regulasi. Selama perizinan sedang diurus, seluruh gerai harus ditutup sementara,” lanjutnya.

Ditambahkan Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain, ia menggarisbawahi bahwa penyelenggara pemerintahan terutama DPRD tidak anti investasi. Namun persoalan perizinan pun tidak boleh diabaikan karena berkaitan dengan banyak aspek.

“Kita tidak anti investasi, silahkan berinvestasi di Kota Bengkulu. Namun tidak juga boleh melanggar regulasi dengan mengabaikan perizinan. Persoalan investasi ini memiliki dampak yang luas, mulai dari persoalan ketenagakerjaan, pendapatan asli daerah, dan keberpihakan terhadap sektor UMKM,” pungkasnya. (ADV)

Terbaru

DL Harus Bermanfaat, Erwin Perjuangkan Pembangunan Gedung Obat ke Pusat

SELUMA - Dinas Luar (DL) harus bermanfaat seperti itulah ungkapan Bupati Seluma Erwin Octavian belum lama ini. Hal itu dibuktikan Erwin dalam DL minggu ini, dengan memperjuangkan mobil pelayanan KB dan pembangunan gudang obat...

Tabat Seluma-Bengkulu Selatan Segera Sidang?

SELUMA - Pasca pendaftaran ke PN Tais, Pemkab Seluma tengah menunggu penjadwalan sidang di Mahkamah Agung, terkait tapal batas (Tabat) antara Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. Pihak Seluma menggugat Permendagri Nomor 9 Tahun 2020...

Akhir Januari, Seluruh Bangunan Liar di Simpang Enam Tais Dibongkar

SELUMA - Penertiban bangunan liar di sepanjang jalur dua Simpang Enam menuju jembatan layang akan kembali dilakukan, mengingat saat ini masih ada beberapa bangunan liar di lahan Pemkab Seluma yang belum dilakukan pembongkaran. Disampaikan Kabag...

Related Articles

Raperda Narkotika, DPRD Gelar Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi

BENGKULU - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memberikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu atas Raperda tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Serta Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Narkotika, di Ruang Rapat Paripurna DPRD...

Gelombang Tinggi Picu Abrasi

BENGKULU - Diungkapkan Kepala Seksi Program Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Yumi lestari bahwa penyebab abrasi yang terjadi karena gelombang atau arus laut yang tinggi. Ombak di Bengkulu memang karakteristik dari...

RUPS Luar Biasa, Rohidin Tegaskan Bank Bengkulu Butuh Manajemen Lebih Terbuka, Ekspansif, dan Progresif

BENGKULU - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah hadir dan pimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu/ Bank Bengkulu (BB) Tahun 2021, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu,...