BENGKULU – Salah seorang warga, peserta Reses Anggota DPRD Kota Bengkulu Iswandi Ruslan mengeluhkan tentang bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), di mana penerimanya itu-itu saja. Padahal masih ada warga lainnya yang justru layak menerima bantuan, tapi tidak dapat.
Ia berharap hal ini tidak terjadi lagi, distribusi bantuan sosial harus dilakukan secara transparan mungkin, dan memperhatikan betul kelayakan penerimanya. Pun berharap dewan bisa memonitoring langsung kinerja pihak-pihak terkait dalam mendistibusikan bantuan tersebut.
Selain itu, warga masyarakat lainnya juga menyampaikan aspirasi terkait BPJS Kesehatan, pembangunan drainase, hingga mengusulkan sekolah-sekolah di Bengkulu memiliki kurikulum adat.
Menanggapi semua keluhan warga dan aspirasi serta usulan pembanguan yang disampaikan masyarakat, Iswandi tegaskan akan memperjuangkannya dan menjadikannya sebagai skala prioritas agar bisa diakomodir pada tahun 2023 mendatang.
“Terkait dengan reses kita hari ini banyak masukan ya, seperti tadi BPJS, PKH, drainase, dan lain-lain sebagainya. Kita akan usahakan, kita akan bahas di tingkat banggar untuk kemudian menjadi program di tahun 2023 nanti,” kata Iswandi, Senin, 28 Februari 2022.
“Untuk skala prioritas, semuanya skala prioritas, baik itu pembangunan atau perbaikan drainase, terkait kesehatan masyarakat, juga usulan kurikulum adat jadi muatan lokal, kita akan perjuangkan,” tegasnya. (DS/ADV)
