Revisi Perda RTRW, 37 Pasal Dihapus

BENGKULU – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Provinsi Bengkulu meminta Gubernur Bengkulu meninjau ulang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu. Bahkan mencabut izin pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada daerah.

“Agar izinnya dicabut,” tegas Ketua Pansus RTRW Jonaidi saat menyampaikan laporan hasil pembahasan pansus atas Raperda Perubahan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2032 pada Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin, 26 April 2021.

Pada paripurna ke-9 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2021 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri itu, Jonaidi juga menyebutkan, dari total 143 pasal yang ada, setelah dilakukan pembahasan terdapat 106 pasal yang mengalami perubahan.

“Ada 106 pasal yang mengalami perubahan, di mana 37 pasal dihapus, 71 pasal diubah, 23 pasal disisip, serta 12 pasal tetap,” sebutnya.

Selain itu, pansus pun menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Bengkulu, seperti Perda RTRW yang harus mendapat evaluasi dari menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur. Karenanya gubernur diminta untuk berkoordinasi dengan menteri yang mengurusi tata ruang.

“Dan jika disetujui pada paripurna berikutnya maka perda ini wajib mendapatkan evaluasi dari menteri terkait dan hasil evaluasi tersebut diserahkan dan dibahas kembali oleh DPRD Provinsi Bengkulu jika ada evaluasi atau catatan-catatan,” sampai Jonaidi.

Ditambahkan bahwa gubernur dan jajaran diharapkan segera menindaklanjuti semua tahapan evaluasi sampai disahkannya raperda menjadi perda dan teregister.

“Diminta kepada gubernur dan jajarannya dapat menyesuaikan dokumen teknis, lampiran peta, dan lampiran dokumen lainnya disesuaikan dengan hasil rapat pansus hari ini, dan disampaikan ke DPRD provinsi sebagai lampiran yang tidak dapat dipisahkan,” ujar Jonaidi.

Lebih lanjut, terkait sistem perkotaan, diminta kepada gubernur dan juga bupati dan wali kota untuk meningkatkan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) di Provinsi Bengkulu kemudian mengusulkan ke kementerian terkait, agar semua pengelolaan ruang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Terhadap proses dan tindak lanjut atas usul review status dan fungsi kawasan hutan, pansus merekomendasikan agar gubernur dapat terus mengupayakan persetujuan agar mendapatkan kepastian hukum.

“Untuk segera mengevaluasi pergub atas turunan Perda RTRW tahun 2012 lalu agar dapat dievaluasi serta disesuaikan dengan Perda Revisi RTRW yang sedang dibahas ini dan InsyaAllah akan disahkan,” demikian Jonaidi.

Usai paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah itu pembahasan Raperda RTRW akan dilanjutkan ke paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi. (ADV)

Terbaru

DL Harus Bermanfaat, Erwin Perjuangkan Pembangunan Gedung Obat ke Pusat

SELUMA - Dinas Luar (DL) harus bermanfaat seperti itulah ungkapan Bupati Seluma Erwin Octavian belum lama ini. Hal itu dibuktikan Erwin dalam DL minggu ini, dengan memperjuangkan mobil pelayanan KB dan pembangunan gudang obat...

Tabat Seluma-Bengkulu Selatan Segera Sidang?

SELUMA - Pasca pendaftaran ke PN Tais, Pemkab Seluma tengah menunggu penjadwalan sidang di Mahkamah Agung, terkait tapal batas (Tabat) antara Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. Pihak Seluma menggugat Permendagri Nomor 9 Tahun 2020...

Akhir Januari, Seluruh Bangunan Liar di Simpang Enam Tais Dibongkar

SELUMA - Penertiban bangunan liar di sepanjang jalur dua Simpang Enam menuju jembatan layang akan kembali dilakukan, mengingat saat ini masih ada beberapa bangunan liar di lahan Pemkab Seluma yang belum dilakukan pembongkaran. Disampaikan Kabag...

Related Articles

Raperda Narkotika, DPRD Gelar Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi

BENGKULU - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memberikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu atas Raperda tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Serta Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Narkotika, di Ruang Rapat Paripurna DPRD...

Gelombang Tinggi Picu Abrasi

BENGKULU - Diungkapkan Kepala Seksi Program Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Yumi lestari bahwa penyebab abrasi yang terjadi karena gelombang atau arus laut yang tinggi. Ombak di Bengkulu memang karakteristik dari...

RUPS Luar Biasa, Rohidin Tegaskan Bank Bengkulu Butuh Manajemen Lebih Terbuka, Ekspansif, dan Progresif

BENGKULU - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah hadir dan pimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu/ Bank Bengkulu (BB) Tahun 2021, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu,...