SELUMA – Kades Cawang telah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun anggaran 2020 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kasus ini menyeret nama sejumlah pihak yang disebut-sebut menerima aliran uang hasil korupsi.
Berdasarkan keterangan pelapor, yakni Ketua BPD Cawang Doni Jayadi, kades pada saat rapat pernah memaparkan rincian pengeluaran keuangan yang salah satunya untuk jaksa senilai Rp 4 juta.
“Itu keterangan kades, bahwa salah satunya pengeluaran keuangan yang kami pertanyakan itu ada diberikan untuk jaksa senilai 4 juta, inspektorat 5 juta, dan lainnya. Di situ kan tertulis, itu kades sendiri yang menulis tanpa ada yang menyuruh. Kalau maksudnya untuk jaksa dan untuk inspektorat itu apa kami tidak tahu, yang jelas kades saat itu ngomong sama kami kalian pikir saya sendiri yang makan uang itu, itu semua saya rincikan, bukan saya sendiri yang memakan,” ujar Doni.
Terkait kasus tersebut dan dugaan pencatutan nama, Kajari Seluma Wuriadhi Paramita melalui Kasi Intelijen Arliansyah Adam menuturkan, pihaknya telah melakukan konfirmasi, namun kades belum memberikan jawaban. Rabu ini pihaknya segera memeriksa kades dan sejumlah saksi.
“Kami fokus terkait dana desa yang diduga disalahgunakan. Rencana hari Rabu (pemeriksaan kades dan saksi),” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua BPD Cawang bersama dengan sejumlah perwakilan masyarakat melaporkan Kades Cawang ke Kejari dan Polres Seluma, DPRD, Inspektorat, dan Dinas PMD Seluma, serta Bupati Seluma dan Polda Bengkulu.
Berdasarkan laporan tersebut diketahui terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan MCK dan pelapis tebing sebesar Rp 258 juta. Angggarannya pun sudah dicairkan dan dilaporkan ke Pemkab Seluma namun bangunannya tidak ada.
Hal itu mulai terkuak saat anggota BPD mempertanyakan dana BLT yang bersumber dari DD, namun saat diminta kades berkilah bahwa anggaran sudah tidak tersedia.
“Awal mulanya kami BPD mempertanyakan dana BLT DD, kenapa tidak sampai bulan 12, dan kata kades uangnya sudah tidak cukup, ini awal mulanya. Serta tahun 2020 lalu kades telah melaporkan pembangunan MCK dan pelapis tebing dengan dana 258 juta, namun bangunan tersebut sama sekali tidak ada,” beber Doni. (Bencool/Tomi)
Selengkapnya Baca Kades Cawang Dilaporkan BPD ke APH
