Sidak ke Mukomuko, Pansus RTRW Temukan Dugaan Oknum Pejabat Kuasai Hutan Tanpa Izin

MUKOMUKO – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Provinsi Bengkulu menggelar sidak ke sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Mukomuko, Minggu, 14 Februari 2021.

Sidak terkait Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 dipimpin langsung Ketua Pansus Jonaidi yang menjelaskan bahwa RTRW sudah mengatur tentang luas hutan mulai dari
hutan lindung hingga hutan produksi terbatas.

“Kita sidak PT yang mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanam Rakyat (IUPHHK-HTR), yang mereka ini diberi hak diberi kewenangan dan kewajiban untuk mengelola hutan dan hasil kayu yang mereka ini diberi luasan IUP yang mereka pegang,” jelasnya.

Dalam sidak ke kabupaten di ujung utara Provinsi Bengkulu ini, pansus juga mengunjungi PT Sipef Biodiversity Indonesia dan Bintara Arga Timber (BAT) yang berada di areal Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

“Luasan PT BAT itu sekitar 23 ribu hektare dan Sipef 12.672 hektare. PT BAT ini sempat stagnan dari tahun 2005 sampai 2006 kalau tidak salah. Namun yang terjadi selama periode stagnan itu ternyata mereka sudah melakukan penebangan sampai dengan tahun 2019, sampai dengan memulai kembali mengajukan penebangan masih di 2020 dan rencana di 2021 ini tadi,” ungkap Jonaidi.

Dia menambahkan, teknis penebahan pohon sudah ada aturannya, apa saja yang boleh ditebang, teknis penebangan, termasuk memberikan barcode ke seluruh pohon yang akan ditebang.

“Karena barcode itu sesuai jumlah batang yang mau ditebang, jadi tidak sembarangan ditebang. Jadi kalau yang di HPT itu kurang lebih 60 cm diameter pohon yang boleh ditebang, sementara pada waktu kami ke lapangan kami melihat banyak yang sudah ditebang pada tahun 2019 sampai 2020 kemarin, sepertinya di bawah 20 cm ada yang sudah ditebang juga,” tukasnya.

Lebih menyedihkan, lanjut Jonaidi, selama lebih kurang 12 atau 13 tahun PT BAT tidak mengurus lokasi sesuai izin. Dan lahan tempat mereka mengambil kayu kini sudah digarap masyarakat, sementara itu ilegal.

“Tidak boleh orang mengelola dan menanam semaunya, mending tanaman hutan, tapi ini menanam sawit di area hutan produksi. Dan itu tidak sedikit jumlahnya, kalau melihat peta yang kita lihat kemarin hampir setengah dikuasai oleh warga dan ditanami sawit, sementara izin PT BAT ini tetap 23 ribu hektare,” bebernya.

Bahkan, lanjutnya, ada dugaan yang mengusai lahan tersebut adalah oknum pejabat yang mengusahai lahan lebih dari satu, satu lahan hingga 200 hektare.

“Diduga ada oknum pejabat yang punya lokasi di sana, ada yang punya pakai CV, yang pasti semua orang yang melakukan aktivitas di kawasan hutan itu harus punya izin dan ini tidak ada izin,” tandas Jonaidi. (ADV)

Terbaru

DL Harus Bermanfaat, Erwin Perjuangkan Pembangunan Gedung Obat ke Pusat

SELUMA - Dinas Luar (DL) harus bermanfaat seperti itulah ungkapan Bupati Seluma Erwin Octavian belum lama ini. Hal itu dibuktikan Erwin dalam DL minggu ini, dengan memperjuangkan mobil pelayanan KB dan pembangunan gudang obat...

Tabat Seluma-Bengkulu Selatan Segera Sidang?

SELUMA - Pasca pendaftaran ke PN Tais, Pemkab Seluma tengah menunggu penjadwalan sidang di Mahkamah Agung, terkait tapal batas (Tabat) antara Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. Pihak Seluma menggugat Permendagri Nomor 9 Tahun 2020...

Akhir Januari, Seluruh Bangunan Liar di Simpang Enam Tais Dibongkar

SELUMA - Penertiban bangunan liar di sepanjang jalur dua Simpang Enam menuju jembatan layang akan kembali dilakukan, mengingat saat ini masih ada beberapa bangunan liar di lahan Pemkab Seluma yang belum dilakukan pembongkaran. Disampaikan Kabag...

Related Articles

Rohidin Apresiasi Kinerja Satgas PPKM Mukomuko

MUKOMUKO - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengapresiasi kinerja Satgas PPKM Mikro COVID-19 desa atau kelurahan di Kabupaten Mukomuko. Hal ini lantaran Satgas COVID-19 secara optimal melibatkan peran tokoh adat dan tokoh agama, dalam memberikan edukasi...

Pemkab Mukomuko Ajak Masyarakat Sama-sama Tekan Laju Covid-19

MUKOMUKO - Dalam rangka mendukung program pemerintah menangani pencegahan penyebaran Covid-19, masyarakat diimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan (prokes). "Akhir-akhir ini Kabupaten Mukomuko mendapat perhatian khusus dari Provinsi Bengkulu karena tingginya lonjakan Covid-19 di daerah...

Sapuan Ajak Media Sampaikan Berita Dengan Jujur

MUKOMUKO - Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Komunikasi dan Informasi menggelar Coffee Morning bersama seluruh awak media di Kabupaten Mukomuko, Senin, 5 Juli 2021. Bupati Mukomuko Sapuan dalam sambutannya mengatakan, pemerintah dalam mewujudkan pembangunan...