Tindak Lanjuti Instruksi Presiden, Rohidin Minta Pemkot Turunkan Mobilitas Masyarakat

BENGKULU – Menindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi virtual Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level IV, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta Pemerintah Kota Bengkulu menurunkan mobilitas masyarakat hingga minimal 30% selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Berdasarkan evaluasi mobilitas di 45 kabupaten/kota PPKM level 4 di luar Jawa/Bali, Kota Bengkulu masuk sebagai kota dengan penurunan mobilitas masyarakat yang masih rendah, kurang dari 10%. Sementara tren kasus COVID-19 masih mengalami kenaikan.

Kabupaten/kota juga diminta mengadakan swab antigen dan membangun satu lab PCR masing-masing, untuk mempercepat tes dan tracing guna memutus mata rantai kasus penularan Covid-19.

“Tes dan tracing ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya fasilitas swab antigen dan lab PCR. Maka sudah diputuskan kita minta kabupaten kota juga mengadakan swab antigen dan membangun satu lab PCR,” ujar Gubernur Rohidin.

Ditambahkannya, dengan 2 lab PCR yang ada hasilnya terkadang lama diketahui, sehingga menyebabkan penyebaran kasus semakin luas akibat tertundanya hasil lab tersebut.

Dalam Rakor tersebut Presiden Jokowi juga meminta Provinsi, Kabupaten/Kota menyiapkan fasilitas isolasi terpusat di daerah masing-masing dengan menggunakan fasilitas umum yang ada seperti sekolah, balai dan gedung olahraga dengan sarana dan prasarana yang baik.

Pemerintah Provinsi telah menyiapkan 2 lokasi isolasi terpusat yaitu LPMP dan Bapelkes. Fasilitas ini akan diperuntukkan bagi instansi vertikal, OPD Pemprov, orang yang dinyatakan terkonfirmasi di pintu masuk Bengkulu seperti Bandara, orang yang melakukan perjalanan dinas dengan identitas bukan orang Bengkulu dan tenaga Kesehatan dari RSMY, RS Bhayangkara dan RS DKT.

Sementara untuk tenaga kesehatan di luar rumah sakit tersebut yang akan mengisolasi kabupaten/kota masing-masing agar terlayani dengan efektif sesuai pembagian tugas.

“Kita akan mengirimkan surat, saya minta bupati/walikota untuk melaporkan alamat dan kapasitas isolasi terpusat yang sudah disiapkan di kabupaten/kota masing-masing,” tegas Gubernur Rohidin.

Selain 3 hal tersebut, untuk memproteksi masyarakat Presiden Jokowi juga minta percepatan vaksinasi di daerah. (ADV)

Terbaru

Rugikan Negara Hinga Miliaran, 3 ASN Sektariat DPRD Seluma Di Tetapkan TSK

SELUMA - Kejaksaan Negeri (Kejari Seluma) menetapkan tiga (3) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sektariat DPRD Kabupaten Seluma sebagai tersangka (TSK) dugaan tindak pidana korupsi belanja operasional Sektariat DPRD Kabupaten Seluma tahun 2021,...

9 M, APH Awasi Pengelolaan Anggaran Bawaslu

SELUMA - Aparat Penegak Hukum (APH) memastikan, akan mengawal pengelolaan Hibah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seluma ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Seluma Rp 3,4 miliar. Total...

Soal Anggaran Ngotot, Baliho Bertebaran Bawaslu Seluma Baru Akan Berikan Himbauan?

SELUMA - Kian pedas komentar yang di lontarkan Ketua LSM Garda Raflesia Bengkulu yang juga merupakan toko Pemuda Kabupaten Seluma Septo Adinara, hal ini dirinya lontarkan bukan tanpa alasan sebab seperti di ketahui saat...

Related Articles

9 M, APH Awasi Pengelolaan Anggaran Bawaslu

SELUMA - Aparat Penegak Hukum (APH) memastikan, akan mengawal pengelolaan Hibah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seluma ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Seluma Rp 3,4 miliar. Total...

Soal Anggaran Ngotot, Baliho Bertebaran Bawaslu Seluma Baru Akan Berikan Himbauan?

SELUMA - Kian pedas komentar yang di lontarkan Ketua LSM Garda Raflesia Bengkulu yang juga merupakan toko Pemuda Kabupaten Seluma Septo Adinara, hal ini dirinya lontarkan bukan tanpa alasan sebab seperti di ketahui saat...

Baliho Bertebaran Sebelum Tahapan Kampanye, dimana Bawaslu?

SELUMA - mulai menjamurnya pemasangan baliho calon legislatif saat ini tentu menyalahi aturan, mengingat tahapan kampanye Pemilu 2024 belum dimulai. Selain menyalahi aturan pemasangan baliho ini juga di nilai sangat menganggu keindahan kota. Padahal jelas...